Manggalanews, Makassar – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan berkunjung ke Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam kunjungannya, BPS di terima langsung Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi turut dihadiri oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulsel, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulsel, serta Plt. Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan Setda Sulsel di Baruga Lounge Kantor Gubernur (19/8/2025).

Terkait hal itu, BPS dan Pemerintah Sulawesi Selatan membahas Indikator Sosial Ekonomi terbaru sekaligus memperkuat sinergi antara keduanya dalam pemamfaatan data sebagai dasar perencanaan Pembangunan daerah.

BPS Sulsel dalam pertemuan itu memaparka data terkini mengenai kemiskinan, ketenagakerjaan, inflasi, pertumbuhan ekonomi, higga ekspor-impor. Dalam diskusi ini juga menyinggung isu strategis terkait kredibilitas data dan pentingnya transparansi metodologi statistic agar publik tetap percaya pada data resmi pemerintah.

Fatmawati Rusdi, Wagub Sulsel, menekankan pentingnya data akurat dan mutakhir sebagai acuan dalam penyusunan kebijkan daerah, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulsel.

“Data Statistik bukan sekedar angka, melainkan fondasi dalam merumuskan kebijkan yang tepat sasaran. Terutama program pengentasan kemiskinan, kita butuh basis data yang valid agar intervensi pemerintah benar-benar menyentuh Masyarakat yang membutuhkan,” Ujar Fatmawati Rusdi, dilansir dari Laman Resmi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (sulselprov.go.id).

Ia menambahkan, integrasi data antarinstansi perlu diperkuat agar kebijkan yang lahir tidak parsial melainkan berlandaskan pada satu rujukan yang sama. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan teru mendorong sinergi dengan BPS dan OPD terkait agar data yang dipublikasikan bisa menjadi pijakan Bersama dalam Menyusun strategi Pembangunan daerah.

Aryanto, Kepala BPS Sulsel, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemrov. Sulsel dalam memperkuat kerja-kerja statistic di daerah. Ini menjadi kunci opmimalisasi public data BPS gar relevan dan bermamfaat bagi kebijakan publik.

“Kami bersyukur dapat berdiskusi langsung dengan Ibu Wakil Gubernur. Banyak hal yang dibicarakan, mulai dari dukungan pemerintah provinsi hingga strategi penggunaan data statistik. Ke depan, BPS siap berkolaborasi lebih erat dengan OPD-OPD terkait agar publikasi data semakin bermanfaat,” jelas Aryanto.

Ia juga menekankan bahwa perbedaan data yang kerap muncul di publik lebih disebabkan oleh perbedaan waktu rilis, metodologi, dan cakupan, bukan karena manipulasi.

Menurutnya, terdapat tiga jenis data yang perlu dipahami masyarakat: data statistik dasar (sensus dan survei BPS), data sektoral (yang dihasilkan OPD), serta data statistik khusus (survei lembaga independen).