Manggalanews, Makassar - Aktivis Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) meminta Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, dan Kejaksaan Negeri Takalar, untuk menelisik anggaran pelatihan serta bimbingan teknis Pemerintah Kabupaten Takalar Tahun 2025, yang digelar di  sebuah Hotel Berbintang 4 di Kota Makassar.

Terkait hal itu, Ramzah mengatakan perlu diusut anggaran pelatihan Bimtek di Kabupaten Takalar dan kami meminta kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan untuk menelisiknya.

"Kami minta agar anggaran pelatihan dan bimtek itu diusut. Apalagi, ada dugaan kalau semua pelatihan dan bimtek yang sedang dan akan digelar di kemudian hari di pusatkan tunggal di hotel tersebut," tegasnya, Ramzah (5/8/2025).

Menurut Ramzah, di saat efisiensi anggaran, Pemerintah Daerah seharusnya peka. Kalau pun ada, pelatihan serta bimtek itu, seharusnya dilakukan di Takalar saja. Toh, manfaat serta urgensnya, tetap sama. Kenapa harus di Makassar, itu kan pemborosan anggaran. Apalagi, fokus pada hotel tertentu. Ini jelas menimbulkan tanya. Apa afiliasi pemerintah kabupaten  dengan hotel tersebut. Siapa pejabat yang mengarahkan agar kegiatan itu berpusat di hotel tertentu?, dan apa motif dibalik itu ?," tanya Ramzah.